sabakbetuah.com Muaro Jambi – Aroma busuk dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Muaro Jambi semakin tak terbendung. Kali ini, gelombang ketidakpuasan tidak hanya datang dari publik dan aktivis anti-korupsi, tetapi muncul dari dalam tubuh perusahaan sendiri. Sabtu, 01 Maret 2025.
Beredarnya Surat Mosi Tidak Percaya terhadap Direktur Perumda Tirta Muaro Jambi, Elis Pirsada, ST, menjadi tamparan keras yang mengguncang kredibilitas perusahaan. Surat yang ditandatangani oleh berbagai pegawai Perumda itu memuat tuntutan tegas agar Direktur segera dievaluasi dan dicopot karena dianggap gagal total dalam kepemimpinan serta terlibat dalam skandal yang merugikan keuangan daerah.
Menurut isi surat tersebut, Direktur Perumda diduga bertanggung jawab atas kebijakan yang merugikan perusahaan, mulai dari penutupan akses pelanggan baru untuk kepentingan pihak tertentu, penerimaan gratifikasi dari developer, hingga dugaan keterlibatannya dalam 381 sambungan ilegal yang mengakibatkan kerugian miliaran rupiah.
Direktur Diduga Biang Kerok Skandal Sambungan Ilegal
Laporan dari Tim Penertiban Pelanggan dan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perumda Tirta Muaro Jambi mengungkap adanya 381 sambungan liar yang menyebabkan kerugian mencapai Rp 1,08 miliar. Skema ini diduga melibatkan oknum internal yang dengan sengaja menutup pelanggan reguler dan hanya memberikan sambungan kepada pihak tertentu, khususnya developer.
Yang lebih mengerikan, ada dugaan bahwa Direktur sendiri mengetahui dan membiarkan praktik ini terjadi. Bahkan, dalam laporan yang beredar, disebutkan bahwa Direktur mengeluarkan surat rekomendasi sambungan yang bertentangan dengan prosedur resmi, serta menerima sejumlah uang dari pihak developer untuk melancarkan praktik tersebut.
“Bagaimana mungkin seorang Direktur tidak mengetahui ada ratusan sambungan ilegal? Apakah dia benar-benar buta atau justru bagian dari sindikat yang menggerogoti perusahaan?” ujar seorang pegawai Perumda yang enggan disebut namanya.
Kebijakan Arogan: Menutup Pelanggan Baru Demi Developer?
Selain skandal sambungan ilegal, Direktur juga dituduh mengeluarkan kebijakan sepihak yang merugikan masyarakat umum. Dalam surat mosi tidak percaya, pegawai Perumda mengungkap bahwa Direktur melarang pendaftaran pelanggan baru, kecuali mereka yang berasal dari developer tertentu.
Keputusan ini tidak hanya merugikan masyarakat yang membutuhkan air bersih, tetapi juga membuka celah permainan kotor di mana akses layanan air menjadi monopoli kelompok tertentu. Dampaknya? Warga terpaksa menunggu lebih lama, sementara developer bisa melenggang bebas mendapatkan sambungan dengan lebih mudah.
“Sudah jelas ini bukan kebijakan yang mementingkan kepentingan umum, ini kepentingan segelintir orang yang bermain di belakang meja! Jangan biarkan Perumda jadi alat kepentingan mafia!” kata salah satu tokoh masyarakat yang turut mendesak agar kasus ini segera diusut.
Dugaan Pengadaan Barang Fiktif dan Manuver Keuangan yang Mencurigakan
Selain sambungan ilegal dan monopoli layanan, Direktur juga diduga terlibat dalam pengadaan barang dan jasa tanpa mekanisme inventarisasi yang jelas. Ada indikasi bahwa beberapa pengadaan yang dilakukan oleh Perumda tidak memiliki transparansi dan bisa membuka peluang praktik korupsi.
Dalam surat mosi tidak percaya yang beredar, disebutkan bahwa pemasukan dari sambungan pelanggan reguler dialihkan menjadi sambungan hibah—sebuah langkah yang diduga sengaja dilakukan untuk mengurangi pendapatan resmi perusahaan dan menciptakan celah manipulasi anggaran.
“Direktur ini bukan hanya merusak sistem, tapi juga membuat kebijakan yang berpotensi memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya! Ini sudah keterlaluan!” ungkap seorang pegawai senior Perumda dengan nada geram.
Desakan Copot dan Tuntutan Hukum Semakin Menguat
Dengan semakin luasnya desakan dari internal Perumda sendiri, tuntutan agar Direktur dicopot semakin menguat. Bahkan, banyak pihak mendesak Bupati Muaro Jambi untuk segera mengambil langkah tegas sebelum perusahaan semakin terpuruk.
Selain itu, banyak aktivis anti-korupsi yang sudah menyusun laporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jambi agar dugaan korupsi di Perumda ini segera diselidiki dan diusut tuntas.
“Tidak ada alasan untuk mempertahankan seorang pemimpin yang sudah jelas-jelas gagal dan merugikan perusahaan! Kami meminta Kejaksaan segera menangkap dan memeriksa Direktur Perumda ini sebelum lebih banyak lagi uang daerah yang lenyap!” ujar seorang pengunjuk rasa yang mengikuti aksi protes di depan kantor Kejati Jambi.
Akankah Hukum Bertindak atau Justru Tutup Mata?
Kasus ini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum. Akankah Aparat Penegak Hukum Jambi benar-benar serius mengusut kasus ini hingga tuntas? Ataukah ini akan menjadi kasus yang hanya heboh sebentar, lalu dilupakan begitu saja?
Rakyat menunggu jawaban!
Keadilan harus ditegakkan walaupun Langit Runtuh! (Red)
