Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/4/2026).
Tanjabtim, Sabak Betuah.com
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Zilawati, dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Secara umum, seluruh fraksi di DPRD menyatakan menerima LKPJ Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Meski demikian, sejumlah masukan dan catatan strategis turut disampaikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Fraksi PAN, misalnya, mengapresiasi langkah awal pemerintah daerah dalam merealisasikan visi “Merata” sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Namun, mereka menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius, seperti kondisi jalan penghubung antar desa yang belum memadai, keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah, serta peningkatan layanan air bersih dan pengelolaan sampah.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda, sinkronisasi program pendidikan, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Tak kalah penting, mereka menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp80,9 miliar, yang dinilai mencerminkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih optimal.
Sementara itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar LKPJ oleh pemerintah daerah. Namun, mereka meminta seluruh OPD untuk menyiapkan data dan dokumen pendukung secara lengkap guna mempermudah pembahasan lanjutan.
Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya realisasi belanja operasional dan belanja modal yang perlu dijelaskan secara rinci, terutama terkait dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tingginya SILPA yang terus berulang setiap tahun menjadi perhatian serius, termasuk sejumlah isu lain seperti pelaksanaan program “Merata”, kondisi Bank Jambi, serta dukungan terhadap program prioritas nasional.
Di sisi lain, Fraksi NasDem menyoroti adanya kesamaan angka antara pendapatan transfer dan realisasi belanja daerah yang dinilai perlu mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Mereka juga mempertanyakan capaian penurunan angka kemiskinan, progres pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, serta implementasi efisiensi belanja daerah sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Fraksi Demokrasi Keadilan turut memberikan pandangan dengan menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran. Namun demikian, mereka menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Fraksi ini juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD. Mereka menegaskan bahwa LKPJ harus menjadi instrumen evaluasi yang objektif dan substansial, bukan sekadar formalitas administratif.
Dengan berbagai masukan yang disampaikan, DPRD berharap pembahasan lanjutan LKPJ Tahun 2025 dapat menghasilkan rekomendasi konkret guna mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah di masa mendatang.
