Jambi, 18 Januari 2025 – Publik kembali dibuat geram dengan ulah salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi yang memalukan. M. Rendra Ramadhan Usman (MRRU), anggota DPRD Provinsi Jambi, diduga dengan sengaja mendorong istrinya, Winda Irzalina Pratiwi (WIP), yang sedang hamil empat bulan, hingga terjatuh dalam insiden perebutan hak asuh anak. Tindakan brutal ini tidak hanya mencoreng wajah DPRD Jambi, tetapi juga memperlihatkan potret buruk wakil rakyat yang seharusnya menjadi pelindung hukum dan etika.
Dalam video yang viral di media sosial, terlihat bagaimana perebutan anak berubah menjadi ajang kekerasan yang melibatkan MRRU. Ia diduga tidak hanya memaksa secara fisik, tetapi juga membawa beberapa orang yang diduga preman untuk mendukung aksinya. Winda, yang sedang dalam kondisi rentan, tidak hanya harus melindungi anaknya tetapi juga dirinya sendiri dari tindakan suaminya yang tidak mencerminkan seorang pemimpin rakyat.
AWaSI Jambi Mengecam Keras
Melalui pernyataan resminya, Ketua Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi, Erfan Indriyawan, SP, dengan tegas mengecam tindakan MRRU. “Perilaku seperti ini sangat memalukan. Seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh malah bertindak seperti preman. Apakah ini potret seorang wakil rakyat yang diberi mandat untuk melindungi rakyat?” tegas Erfan dalam keterangannya.
Erfan juga memastikan bahwa AWaSI Jambi akan segera menyurati Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Dewan Kehormatan DPRD untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan tidak bermoral ini. “Kita akan mengawal kasus ini hingga tuntas. DPRD tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi oknum yang mencoreng nama lembaga. Tindakan ini harus diusut dan pelaku harus diberi sanksi tegas,” lanjut Erfan.
Potret Memalukan Wakil Rakyat
Insiden ini kembali menjadi cerminan buruknya moralitas sebagian anggota DPRD Jambi. Masyarakat berhak bertanya, apakah wakil rakyat seperti ini layak mempertahankan kursinya di parlemen? Dalam perannya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD seharusnya memahami hukum dan etika yang menjadi fondasi demokrasi. Namun, apa yang diperlihatkan oleh MRRU justru bertolak belakang dengan harapan tersebut.
Seorang wakil rakyat yang melakukan kekerasan terhadap wanita hamil, yang notabene merupakan istrinya sendiri, menunjukkan ketidakhormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Jika seorang legislator tidak mampu mengatur perilakunya sendiri, bagaimana ia bisa dipercaya untuk mengatur nasib masyarakat Jambi?
Dewan Kehormatan DPRD Harus Bertindak
AWaSI Jambi mendesak Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi untuk segera memproses dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh MRRU. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Jika kasus ini tidak ditangani dengan serius, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi DPRD Jambi.
“DPRD Jambi harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak mentolerir perilaku memalukan ini. Kepercayaan masyarakat sudah cukup tergerus, dan kasus ini hanya akan memperburuk citra mereka,” tambah Erfan.
Refleksi untuk Demokrasi
Kasus ini harus menjadi refleksi bagi masyarakat Jambi tentang pentingnya memilih wakil rakyat yang memiliki integritas dan moralitas. Demokrasi bukan hanya tentang memilih, tetapi memastikan bahwa yang terpilih adalah individu yang mampu menjaga martabat rakyat dan lembaga yang diwakilinya.
Akhir Kata: Perilaku MRRU tidak hanya mencoreng nama baik DPRD Jambi, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi masyarakat Jambi. Apakah kita akan terus diam melihat wakil rakyat yang melanggar hukum tanpa konsekuensi? Saatnya kita bersuara dan menuntut keadilan, tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk masyarakat Jambi yang pantas mendapatkan wakil rakyat yang lebih baik.
DPRD Jambi, ini saatnya bersikap. Jangan biarkan satu orang mencoreng nama baik seluruh lembaga. Lakukan tindakan tegas, atau bersiaplah menghadapi hilangnya kepercayaan publik sepenuhnya.
