Muara Sabak, Sabak Betuah.com
25 April 2025 — DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna masa persidangan dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi I, II, dan III terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini merupakan tindak lanjut setelah koordinasi intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi I: Dorong Peningkatan Program Berbasis Masyarakat
kabarberitajambi.com
banner 728×90
banner 970×250
Homepage / BlogDPRD Tanjung Jabung Timur Gelar Paripurna, Bahas LKPJ Bupati 2024 dan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi
DPRD Tanjung Jabung Timur Gelar Paripurna, Bahas LKPJ Bupati 2024 dan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi
RedaksiApril 25, 2025
Blog
DPRD Tanjung Jabung Timur Gelar Paripurna, Bahas LKPJ Bupati 2024 dan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi
Tanjung Jabung Timur, KBJ.com. 25 April 2025 — DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna masa persidangan dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi I, II, dan III terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
Rapat ini merupakan tindak lanjut setelah koordinasi intensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi I: Dorong Peningkatan Program Berbasis Masyarakat
Komisi I melaporkan bahwa terdapat 13 instansi dengan tingkat realisasi anggaran mendekati maksimal. Beberapa di antaranya, Dinas Dukcapil (98,36%), Kesbangpol (98,74%), Satpol PP (96,97%), hingga Inspektorat (98,07%).
Bagian Hukum Sekretariat Daerah bahkan mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 99,63%.
Komisi I merekomendasikan kepada seluruh OPD di lingkupnya untuk meningkatkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memperkuat fungsi pelayanan publik.
Komisi II: Tingkatkan Kualitas Program dan Optimalisasi Anggaran
Komisi II menyampaikan bahwa 11 OPD juga telah menunjukkan kinerja anggaran yang cukup baik, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura (91,26%), Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (98,93%), serta Dinas PUPR (95,40%).
Meski begitu, Dinas Perkebunan tercatat baru menyerap anggaran sebesar 80,72% dan menjadi perhatian khusus.
Komisi II mendorong instansi terkait untuk lebih fokus dalam meningkatkan kualitas program, optimalisasi anggaran, serta memastikan bahwa setiap kegiatan berdampak langsung kepada masyarakat.
Komisi III: Layanan Publik Jadi Prioritas
Komisi III melaporkan penggunaan anggaran oleh 13 OPD, termasuk Dinas Dukcapil dan KB (95,59%), RSUD Nurdin Hamzah (96,82%), Dinas Lingkungan Hidup (97,50%), hingga Dinas Pendidikan (97,01%).
Dengan rata-rata serapan di atas 90%, Komisi III menekankan pentingnya peningkatan layanan publik, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari upaya DPRD Tanjung Jabung Timur dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pemerintah daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Timur
