Oleh Ridarman Bay, SE, MM
Ketua LHKP PWM Kepri
Suatu ketika saya hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Hadir sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan, alim ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Praktis semua kursi terisi penuh.
Seperti lazimnya acara pemerintah, setelah pembukaan tiba waktu istirahat. Sebagian peserta pergi ke toilet, sebagian lagi ngobrol santai.
Saya pun keluar sebentar. Di luar, saya berjumpa dengan salah satu tokoh ormas keagamaan yang tampak hendak pulang.
“Ape ke tidak aja ni. Saya balek,” ujarnya sambil tertawa kecut.
Saya terkejut. Dari pernyataannya tergambar jelas: Musrenbang ini lebih banyak seremoninya ketimbang substansinya.
“Mestinya rapat untuk membahas perencanaan pembangunan tahun depan. Tapi mana ada. Formalitas aja tu,” kata tokoh senior ini.
Menurutnya, perencanaan pembangunan sudah disusun terlebih dahulu oleh pegawai pemerintah.
“Musrenbang tinggal ketok palu saja,” timpalnya sambil pamit.
Formalitas yang Mengabaikan Partisipasi
Memang, kegiatan Musrenbang tersebut terasa lebih kental unsur formalitasnya.
Padahal, pemerintah seharusnya mengikutsertakan masyarakat secara substantif dalam perencanaan pembangunan.
Kenyataannya, rencana sudah disiapkan jauh-jauh hari, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi sekadar pelengkap belaka.
Sementara itu, Kepulauan Riau menghadapi berbagai persoalan mendesak: pengelolaan sampah, ancaman terhadap ekosistem laut, hingga pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik.
Untuk isu-isu seperti ini, peran masyarakat sangat diperlukan—bukan sekadar hadir dan mendengar, tetapi benar-benar termasuk memberikan masukan.
Di sinilah relevansi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Kepri.
Sebagai lembaga otonom dalam organisasi besar seperti Muhammadiyah, LHKP seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Beberapa waktu lalu, LHKP Kepri berhasil menyikapi rencana kenaikan tarif Pelabuhan Sri Bintan Pura di Tanjungpinang.
Alhamdulillah, melalui diskusi terarah, rencana kenaikan tersebut dibatalkan.
Ini bukti nyata bahwa LHKP memiliki potensi besar sebagai think tank independen dan konstruktif.
Hambatan Internal dan Eksternal
Namun, peran strategis LHKP terhambat berbagai kendala. Halangan internal datang dari pengurus yang mayoritas memiliki kesibukan sebagai dosen, ASN, atau pegawai swasta.
Akibatnya, waktu untuk bertemu guna membahas isu-isu strategis sangat terbatas.
Kendala lain, ternyata tidak semua warga Muhammadiyah mengenal LHKP. Berbeda dengan Lazismu, Aisyiyah, atau Hizbul Wathan yang sudah popular duluan.
LHKP masih asing di telinga banyak orang. Sebaliknya, ekspektasi sebagian anggota perserikatan terhadap institusi ini sangat tinggi.
Kendati dikelilingi rintangan, LHKP tetap produktif. Diskusi terarah sudah memasuki putaran ke 5 (lima) dengan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, pengamat, hingga pejabat setingkat kepala dinas.
Meski gaung LHKP belum terkenal, beberapa pejabat bahkan enggan menjadi narasumber—entah karena alasan politis atau teknis.
Potensi Besar yang Perlu Dimaksimalkan
Sejatinya, LHKP menyediakan panggung bagi pengambil kebijakan di Kepulauan Riau.
Organisasi ini dapat memberikan input kebijakan yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika Islam (hikmah).
Selain itu, LHKP mampu menghasilkan kajian kebijakan publik yang independen dari kepentingan politik praktis.
Sebagai bagian dari Muhammadiyah yang memiliki jaringan luas—mulai dari pengajian, pendidikan, hingga kesehatan—LHKP berpotensi menjadi jembatan efektif antara aspirasi akar rumput dan pembuat kebijakan. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga.
Namun diakui, peran LHKP belum maksimal. Pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya merasakan eksistensinya.
Minimal, LHKP bisa menguatkan partisipasi sipil dalam proses perencanaan pembangunan, seperti Musrenbang.
Selain faktor SDM, LHKP juga menghadapi keterbatasan pendanaan. Sering kali, pengurus harus urunan untuk membiayai kegiatan. Kondisi ini jelas tidak bisa berkelanjutan.
Langkah ke Depan
Untuk mempertajam kiprah, LHKP perlu memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM, dan ormas lain.
Dalam perjalanannya, LHKP sudah mulai menjalin kerja sama dengan beberapa pihak.
Harapan ke depan: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah memberi prioritas dan sumber daya lebih besar bagi LHKP.
Pemerintah Daerah Kepri pun diharapkan membuka pintu dialog seluas-luasnya.
Sebab, pembangunan daerah yang bermakna membutuhkan partisipasi nyata—bukan sekadar formalitas ketok palu.***
