JAKARTA, — Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal menyatakan, dukungan penuh terhadap gagasan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Ia menilai, pentingnya koalisi permanen untuk memperkuat stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rizki menegaskan, bahwa koalisi permanen adalah kebutuhan strategis agar pemerintahan berjalan efektif dan solid. Ia menyebut mekanisme ini diperlukan agar tidak muncul manuver politik yang mengganggu konsentrasi kerja kabinet.
“Koalisi permanen harus jalan. Pemerintahan Presiden Prabowo membutuhkan barisan yang solid, bukan yang plin-plan atau menciptakan drama politik,” kata Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, Selasa (9/12/2025). Ia mengatakan, bahwa Golkar jelas menjaga stabilitas seperti diarahkan kepemimpinan partai.
Rizki juga menyoroti pernyataan Menko PM Muhaimin Iskandar yang sebelumnya melontarkan ajakan “Tobat Nasuha” kepada sejumlah menteri. Ia menilai pernyataan tersebut tidak etis dan tidak produktif, apalagi saat pemerintah fokus menangani bencana di beberapa wilayah Sumatera.
Saya sangat menyayangkan ucapan Cak Imin. Pernyataan seperti itu terkesan tendensius, meremehkan, dan malah mengganggu konsentrasi kerja kabinet,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Bahlil justru bergerak cepat memastikan pemulihan energi di daerah bencana. Rizki menekankan, bahwa evaluasi terhadap kinerja menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai tidak seharusnya sesama menteri membuat pernyataan bernada menghakimi atau mempolitisasi isu internal kabinet.“Yang berhak mengevaluasi menteri itu Presiden, bukan Cak Imin,” ujar anggota DPR RI Dapil Kepri tersebut.
Menurutnya, prinsip dasar tata kelola pemerintahan harus dipahami seluruh anggota kabinet. Rizki kembali menegaskan bahwa gagasan koalisi permanen penting untuk mencegah munculnya manuver politik yang mengganggu fokus pemerintahan.
Ia menyebut langkah itu diperlukan agar program strategis nasional berjalan tanpa hambatan. “Dengan koalisi permanen, tidak boleh ada lagi tindakan yang menimbulkan kegaduhan,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan harus stabil dan kuat dalam menangani agenda besar Presiden Prabowo. Rizki menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh menteri seharusnya fokus pada kerja nyata.
Sebab, pemerintah membutuhkan kerja konkret, bukan pernyataan yang membuka ruang kontroversi. “Pemerintah sedang bekerja untuk rakyat, yang dibutuhkan itu kerja nyata, bukan drama atau sindiran,” ujarnya. (Red).
