Jambi, 28 Juli 2025 — sabakbetuah.com Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menggelar rapat mediasi untuk menangani konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan antara Kelompok Tani Rogayah asal Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan perusahaan PT. Wirakarya Sakti (WKS).
Rapat berlangsung pada Senin, 28 Juli 2025 pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Meranti, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Agenda utama adalah pembahasan permasalahan lahan yang diklaim oleh Kelompok Tani Rogayah milik Andi Rogayah Mahmud, yang diduga tumpang tindih dengan areal konsesi PT. WKS.
Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, H. Andri Yushar Andria, S.Hut, M.Si, yang diwakili oleh Kabid Bambang, membuka rapat dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik agraria secara damai dan adil. Ia menyampaikan bahwa penyelesaian konflik tenurial harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak masyarakat lokal dan adat.
Rapat dihadiri oleh perwakilan Kelompok Tani Rogayah, pemerintah desa dan kecamatan, serta manajemen PT. Wirakarya Sakti. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak menyampaikan kronologi, bukti, dan argumen hukum atas klaim kepemilikan lahan yang disengketakan.
Kegiatan ini dihadiri juga oleh BPLH dari Kementrian Kehutanan, Kesbangpol Provinsi Jambi dan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Camat Sinyerang Tanjung Jabung Barat.
Sebagai tindak lanjut dari rapat ini, akan dilaksanakan mediasi lanjutan di lapangan dengan agenda utama melakukan pengukuran batas lahan secara langsung, melibatkan pihak-pihak terkait termasuk dari Dinas Kehutanan, Kelompok Tani, dan PT. WKS. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan posisi lahan serta mendukung proses penyelesaian berbasis data dan fakta lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik awal dari proses penyelesaian jangka panjang dan menghindari potensi konflik berkepanjangan di masa depan.
Tembusan undangan rapat juga telah disampaikan kepada Gubernur Jambi dan Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai bentuk koordinasi dan keterlibatan lintas instansi. (Red).
