Pertemuan strategis ini bertujuan guna mendapatkan porsi maksimal dalam program pembangunan dan perbaikan rumah nasional.
Kepada Menteri Ara, Dillah menyampaikan harapannya agar berbagai program prioritas kementerian masuk ke Tanjabtim.
”Kami berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, penataan kawasan kumuh, hingga penyediaan rumah subsidi bisa digelontorkan secara masif ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Dillah.
Dillah menyebut saat ini ada sekitar 3.741 rumah tidak layak huni yang tersebar di 93 desa dan kelurahan. Fakta itu masih menjadi penyumbang stigma kawasan kumuh khususnya di lima Kecamatan.
Meski sejumlah aksi pengentasan sudah dilakukan seperti program terpadu bedah rumah – sanitasi – tata kelola sampah – rehab jembatan, jalan lingkungan dan penerangan, namun belumlah menjawab signifikan quantitas penyelesaian masalah permukiman.
“Karena itu kami sangat mengharapkan dukungan Kementerian PKP ini guna mempercepat lagi upaya pengentasan kawasan kumuh sebagai salah satu variabel potret kemiskinan di kawasan ini,” lanjut Dillah.
Menteri PKP, Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif jemput bola yang dilakukan oleh Bupati Dillah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.
Menteri Ara menekankan bahwa pola penanganan masalah perumahan ke depan tidak lagi bisa dilakukan sendiri-sendiri tetapi harus mengacu dua langkah utama yakni integral dan kolaborasi.
Penataan harus menyentuh infrastruktur pendukung, bukan sekadar bangunan. Harus melibatkan pemerintah daerah secara aktif dalam penyediaan data dan lahan. Serta harus mengedepankan penanganan yang berorientasi tuntas dalam satu kesatuan wilayah.
”Penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif, bukan secara parsial,” tegas Menteri Ara.
Langkah Bupati Dillah ini diprediksi akan mempercepat realisasi target pengentasan kawasan kumuh di pesisir Jambi, mengingat kebijakan Kementerian PKP saat ini sangat menitikberatkan pada koordinasi langsung dengan kepala daerah yang memiliki komitmen tinggi.
